MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran untuk tahun 2027. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 diarahkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Selasa (11/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini dan dihadiri anggota DPRD serta Sekretaris Daerah Barito Utara Drs. Muhlis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
TAPD terdiri dari unsur BPKA, Bapperida dan Inspektorat. Mereka memaparkan rancangan anggaran sebagai bahan pencermatan legislatif.
Sekda Muhlis mengatakan pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Rancangan ini telah kami susun secara terukur agar proyeksi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik di tahun 2027 dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran,” ujar Muhlis.
Menurutnya, Pemkab Barito Utara berkomitmen menjaga agar penyusunan anggaran dilakukan secara rasional dan transparan. Setiap program yang diusulkan harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan berkontribusi terhadap target pembangunan daerah.
Masukan dari DPRD juga dinilai penting untuk menyempurnakan rancangan sebelum APBD 2027 ditetapkan.
“Kita ingin proses pembahasan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2027,” katanya.
Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini menegaskan pihaknya akan mencermati setiap program dan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
DPRD, kata dia, ingin memastikan kebijakan anggaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program prioritas yang direncanakan benar-benar berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Mery.
Ia menyebut pembahasan KUA-PPAS bukan semata soal angka. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang disepakati dapat diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Barito Utara.
“Yang kita bahas bukan hanya angka dalam dokumen, tetapi bagaimana anggaran tersebut nantinya dapat diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, TAPD memaparkan proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja dan strategi pembiayaan. Seluruh materi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut DPRD sebelum memasuki tahapan penyusunan APBD 2027.
Pemkab dan DPRD berharap pembahasan berjalan terbuka dan objektif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, transparan dan tepat sasaran.(Riz)
