Palangka Raya – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin memaparkan berbagai program dan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pemdeskel) se-Kalimantan Tengah Tahun 2026.
Rakor yang dibuka Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran tersebut berlangsung di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026). Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Kalteng, bupati dan wali kota se-Kalteng, camat, kepala desa, serta lurah.
Dalam forum tersebut, Shalahuddin mengatakan Pemkab Barito Utara terus mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas yang telah ditetapkan.
Program-program tersebut, kata dia, terus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat. Di antaranya program Huma Betang dan pasar murah, serta program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Barito Utara senantiasa berkomitmen mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas. Program-program tersebut kami sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Shalahuddin.
Selain pembangunan dan program prioritas, Pemkab Barito Utara juga memberikan perhatian terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menghadapi kondisi musim kemarau.
Shalahuddin menyampaikan status siaga karhutla di Barito Utara telah ditetapkan melalui Surat Keputusan untuk periode 1 Agustus hingga 30 September 2026.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD dan seluruh OPD terkait agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara cepat,” jelasnya.
Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut penting untuk memastikan potensi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Di sektor ekonomi, Barito Utara terus mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Pengelolaan sektor tersebut diarahkan agar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan. Keduanya dinilai menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat sekaligus memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan enam penekanan kepada kepala desa dan lurah. Yakni efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan karhutla, perang terhadap narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kerukunan.
Agustiar berharap seluruh kepala desa dan lurah mampu menjalankan pemerintahan secara akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota dan provinsi.
Rakor Pemdeskel se-Kalteng Tahun 2026 tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan dalam mendukung pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.(Riz)
