PALANGKA RAYA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 mendorong pemerintah daerah mengambil langkah efisiensi serta memperkuat sumber pendapatan.
Nilai APBD yang turun dari Rp8,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2026 membuat ruang fiskal semakin terbatas, sehingga diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih selektif.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S Ampung, mengatakan pemerintah akan fokus pada belanja prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Sementara itu, Edy Pratowo menambahkan bahwa efisiensi dilakukan pada berbagai pos anggaran, termasuk perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
Selain penghematan, pemerintah juga mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah, seperti pajak alat berat, restoran, dan air tanah, tanpa membebani masyarakat kecil.
Pemprov Kalteng juga berupaya menghidupkan sektor swasta serta meningkatkan kinerja BUMD guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
Di sisi lain, percepatan penyerapan anggaran tetap menjadi perhatian utama karena belanja pemerintah dinilai penting untuk menggerakkan perekonomian daerah.(red)
