PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BPBD terus meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 dengan menggelar rapat koordinasi secara daring bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Rapat tersebut diikuti oleh BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu karhutla.
Sekretaris BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Noor Aswad, dalam sambutannya menekankan bahwa pencegahan menjadi faktor utama dalam menekan angka kejadian karhutla di wilayah Kalteng.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal. Pencegahan menjadi kunci utama agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat,” ujar Noor Aswad, Kamis (22/01/2026).
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat, termasuk melalui optimalisasi posko serta pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, menjelaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terpadu saat status siaga darurat, mulai dari patroli hingga penegakan hukum.
Selain itu, langkah-langkah teknis seperti pembangunan sekat kanal, sumur bor, mobilisasi relawan, serta pemanfaatan sistem peringatan dini menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian karhutla.
BMKG Provinsi Kalimantan Tengah juga mengingatkan adanya potensi El Nino lemah pada tahun 2026 yang dapat mempengaruhi pola musim kemarau, sehingga seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
Melalui koordinasi yang solid, diharapkan upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat.(red)
