Â
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG untuk memperkuat pengawasan serta memastikan distribusi bahan bakar minyak dan LPG berjalan sesuai ketentuan.
Pembentukan Satgas tersebut diperintahkan Bupati Barito Utara H Shalahuddin saat memimpin rapat koordinasi terkait kelangkaan BBM di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Barito Utara, Kamis (10/9/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, perwakilan Polres Barito Utara, Dandim 1013 Muara Teweh, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, sejumlah kepala perangkat daerah, Direktur Perusda Batara Membangun, pimpinan SPBU, dan pihak terkait lainnya.
Shalahuddin menegaskan persoalan kelangkaan BBM harus segera ditangani melalui langkah konkret dan terkoordinasi agar tidak berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
“Kita harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Menurutnya, Satgas diperlukan untuk memperkuat pengawasan mulai dari ketersediaan hingga distribusi BBM dan LPG kepada masyarakat. Pengawasan juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah potensi penyimpangan.
Shalahuddin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan.
“Apabila ditemukan adanya penyelewengan, lakukan penegakan hukum dan berikan sanksi tegas kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga meminta perangkat daerah dan instansi terkait memperkuat koordinasi. Setiap informasi mengenai ketersediaan, distribusi, maupun kendala di lapangan harus segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, persoalan BBM dan LPG melibatkan berbagai pihak sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, badan usaha, dan unsur terkait lainnya.
Melalui Satgas, pemerintah daerah berharap pengawasan distribusi BBM dan LPG menjadi lebih terpadu sehingga pasokan dapat tersedia secara aman, tertib, dan tepat sasaran.
“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh membiarkan kelangkaan ini terus berlarut-larut,” pungkas Shalahuddin.
Pemkab Barito Utara selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mempercepat penanganan persoalan pasokan sekaligus mencegah kelangkaan kembali terjadi.(Riz)
