MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta seluruh perangkat daerah memperkuat tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran yang baik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Shalahuddin saat membuka Rapat Sinergitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kejaksaan Negeri Barito Utara terkait Pengelolaan Keuangan Daerah di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara R. Firmansyah beserta jajaran, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, pejabat administrator, serta insan media.
Shalahuddin mengatakan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, seluruh anggaran daerah pada dasarnya bersumber dari uang masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah yang dikelola bersumber dari uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Menurut Bupati, sinergi antara Pemkab Barito Utara dan Kejaksaan Negeri bukan untuk menciptakan ketakutan bagi aparatur dalam menjalankan pembangunan. Sebaliknya, kerja sama tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Pendekatan preventif melalui pendampingan hukum, konsultasi, koordinasi dan pertimbangan hukum dinilai penting untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan adanya pendampingan dan koordinasi yang baik, perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih percaya diri, tetap berhati-hati, namun tidak ragu dalam mengambil keputusan sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Bupati juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi terkait berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan aparatur tidak perlu takut melaksanakan program pembangunan selama seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan, kata dia, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberanian aparatur dalam mengambil keputusan.
“Keberanian dalam bekerja harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum,” pungkasnya.
Shalahuddin berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Barito Utara terus diperkuat, terutama melalui koordinasi, pendampingan program strategis daerah dan peningkatan kapasitas aparatur.
Dengan penguatan tersebut, pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari.(Riz)
