Bupati Soroti Jembatan, Pendidikan, dan Air Bersih saat Buka Musrenbang RKPD 2027

MUARA TEWEH — Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun skema program dan kegiatan pembangunan secara terarah hingga 2029 agar selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan dapat diselesaikan dalam masa pemerintahan saat ini.
Arahan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (5/3/2026).
Dalam arahannya, bupati meminta sejumlah OPD strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan memaparkan secara rinci rencana kegiatan pembangunan selama lima tahun masa pemerintahan.
“Saya ingin mengetahui kegiatan yang sesuai dengan RPJMD. Saya minta dibuatkan skemanya, baik kegiatan fisik maupun target keuangan yang harus tersedia selama lima tahun ini hingga berakhir masa jabatan kami pada 2029,” tegas Shalahuddin.
Menurut dia, penyusunan skema pembangunan tersebut penting agar setiap program berjalan terarah, terukur, dan tidak meninggalkan pekerjaan yang belum selesai pada periode pemerintahan berikutnya.
Ia juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur strategis yang harus direncanakan secara matang, di antaranya Jembatan Tumpung Laung, Jembatan Lemo, serta Jembatan Penyeberangan Lahei.
Shalahuddin menargetkan Jembatan Tumpung Laung dan Jembatan Lemo dapat berfungsi pada 2028, sedangkan Jembatan Penyeberangan Lahei diharapkan rampung dan dapat diresmikan pada 2029.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan metode perencanaan modern dalam pembangunan proyek-proyek besar, salah satunya melalui penerapan Building Information Modeling (BIM).
Menurut dia, metode tersebut memungkinkan proses pembangunan dirancang lebih rinci, mulai dari metode pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, penggunaan peralatan, hingga estimasi anggaran sampai proyek selesai.
Bupati juga meminta perangkat daerah yang menangani keuangan daerah menghitung secara cermat kemampuan fiskal daerah agar seluruh program yang telah direncanakan benar-benar bisa direalisasikan.
“Saya tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Kepala daerah sekarang tidak boleh membebani periode berikutnya. Semua program yang kita rencanakan harus selesai paling lambat 2029,” ujarnya.
Selain infrastruktur, bupati juga menyoroti sejumlah program prioritas lain, seperti peningkatan layanan kesehatan, realisasi program pendidikan gratis hingga 16 tahun, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Menurut dia, kualitas pelayanan rumah sakit harus terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik. Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah terus mendorong program pendidikan gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap seluruh program pembangunan dapat direncanakan secara matang, terarah, dan berkelanjutan sesuai RPJMD Kabupaten Barito Utara 2025–2029.(Riz)