PALANGKA RAYA – Kabupaten Barito Utara kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut menjadi raihan opini WTP ke-11 secara berturut-turut dan menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Jumat (19/6/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, mengatakan opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, meski berhasil memperoleh opini tertinggi dalam audit keuangan, pemerintah daerah tetap diharapkan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mampu mempertahankan opini WTP secara konsisten. Ke depan, tindak lanjut rekomendasi menjadi bagian penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“WTP ke-11 ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Kami bersyukur atas capaian ini dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.
Menurut bupati, pengelolaan keuangan daerah harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Capaian opini WTP ke-11 berturut-turut tersebut semakin memperkuat posisi Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu daerah yang konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.(Riz)
